Apa Itu Demokrasi Pancasila?
“Demokrasi itu apa sih? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat—tapi kok praktiknya kadang nggak nyambung sama teori?” 🤔
Pertanyaan ini sering muncul, apalagi kalau kita lihat kondisi politik Indonesia belakangan ini. Orang hafal jargon, hafal sila, tapi lupa makna. Padahal, di Indonesia, demokrasi punya wajah yang khas, Demokrasi Pancasila. Bukan demokrasi impor, bukan pula demokrasi tempelan, melainkan sistem yang digali dari kepribadian bangsa sendiri.
Hari pertama dari seri ini akan ngajak kita kenalan dulu, apa itu Demokrasi Pancasila, dari mana asalnya, dan kenapa kita butuh paham sebelum ngomong soal implementasi.
Demokrasi Secara Umum, Dari Yunani Kuno ke Dunia Modern
Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Jadi sederhananya, demokrasi adalah “kekuasaan rakyat.”
Definisi klasik Abraham Lincoln bahkan masih sering kita dengar, “government of the people, by the people, for the people.”
Tapi demokrasi itu banyak modelnya :
-
Demokrasi liberal → menekankan kebebasan individu.
-
Demokrasi sosialis → lebih fokus ke pemerataan dan kolektivitas.
-
Demokrasi parlementer → kekuasaan legislatif dominan.
-
Demokrasi presidensial → presiden punya posisi kuat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Nah, masalahnya, kalau Indonesia langsung comot sistem luar, hasilnya sering nggak cocok. Kenapa? Karena kita ini bangsa yang sangat majemuk.
Kenapa Indonesia Nggak Bisa Cuma Meniru Demokrasi Liberal?
Indonesia itu rumah bagi ratusan suku, ratusan bahasa daerah, dan berbagai agama. Kalau demokrasi yang diambil cuma menekankan kebebasan individu ala Barat, bisa-bisa kita sibuk tarik-menarik kepentingan tanpa memikirkan persatuan.
Sejarah juga mengajarkan, setelah merdeka, bangsa kita butuh sistem yang menjaga gotong royong dan musyawarah, bukan sekadar voting suara terbanyak. Dalam budaya Jawa misalnya, keputusan penting diambil lewat rembug desa, bukan teriak-teriak siapa yang menang kalah.
Jadi, butuh demokrasi yang khas Indonesia. Dan di situlah Pancasila hadir sebagai pondasi.
Apa Itu Demokrasi Pancasila?
Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, segala bentuk kehidupan politik dan kenegaraan harus sesuai dengan nilai-nilai lima sila.
Ciri-ciri utamanya :
-
Berketuhanan → demokrasi punya dasar moral & etika, bukan kebebasan tanpa batas.
-
Berperikemanusiaan → tidak boleh ada penindasan, semua warga diperlakukan manusiawi.
-
Menjaga persatuan → demokrasi bukan ajang pecah belah.
-
Musyawarah mufakat → keputusan diambil dengan kebijaksanaan, bukan ego mayoritas.
-
Keadilan sosial → hasil demokrasi harus menyejahterakan semua, bukan segelintir elit.
Jadi, Demokrasi Pancasila bukan cuma “cara memilih pemimpin,” tapi juga “cara hidup bersama” dalam keberagaman.
Sejarah Singkat Demokrasi Pancasila
-
1945 → BPUPKI & PPKI merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Demokrasi lahir dari nilai gotong royong.
-
Orde Lama → Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin, cenderung sentralistik.
-
Orde Baru → jargon Demokrasi Pancasila digembar-gemborkan, tapi praktiknya sering formalistik & represif.
-
Reformasi 1998 → lahir demokrasi langsung (pilkada, pemilu), tapi sering kehilangan ruh Pancasila, jadi cenderung transaksional.
-
Sekarang → banyak orang hafal sila, tapi lupa makna & praktik.
Jadi perjalanan kita masih panjang.
P4, Pedoman Hidup Demokrasi ala Pancasila
Buat generasi 80–90an pasti familiar dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Dulu wajib dipelajari di sekolah, kampus, bahkan untuk PNS.
Butir-butir P4 intinya ngajarin :
-
Menghargai pendapat orang lain.
-
Musyawarah untuk mufakat.
-
Mendahulukan kepentingan bersama.
-
Saling tolong-menolong & gotong royong.
Sayangnya, P4 dihapus setelah reformasi, dianggap indoktrinasi. Padahal, kalau kita jujur, banyak nilai yang justru masih relevan banget buat zaman medsos sekarang. Bayangin kalau tiap netizen sebelum komen ingat prinsip “beradab & menghargai perbedaan”… timeline pasti lebih adem.
Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila
Kalau dirangkum, prinsipnya begini :
-
Kedaulatan rakyat → rakyat jadi sumber kekuasaan.
-
Musyawarah mufakat → keputusan kolektif, bukan menang-menangan.
-
HAM dengan tanggung jawab sosial → bebas berpendapat, tapi jangan melukai orang lain.
-
Supremasi hukum → hukum berlaku sama untuk semua.
-
Gotong royong → demokrasi itu kolaborasi, bukan kompetisi liar.
Bedanya Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberal
| Aspek | Demokrasi Liberal | Demokrasi Pancasila |
|---|---|---|
| Landasan | Kebebasan individu | Pancasila & UUD 1945 |
| Keputusan | Voting mayoritas | Musyawarah mufakat |
| Tujuan | Kebebasan | Keadilan & persatuan |
| Risiko | Egoisme individu | Potensi formalistik (kalau salah praktik) |
Analogi gampangnya, demokrasi liberal kayak semua orang boleh teriak keras di lapangan. Demokrasi Pancasila kayak semua orang ngomong, lalu disepakati bareng supaya nggak gaduh.
Contoh Nyata Demokrasi Pancasila Sehari-Hari
-
Musyawarah desa bagi dana pembangunan.
-
Gotong royong bikin jalan kampung.
-
Pemilihan ketua RT/RW dengan mufakat.
-
OSIS di sekolah yang dipilih lewat diskusi kelas.
-
Keluarga yang memutuskan sesuatu dengan rembukan.
Artinya, demokrasi itu bukan cuma urusan DPR atau pemilu, tapi hadir dalam keseharian.
Tantangan Demokrasi Pancasila Zaman Sekarang
-
Money politics → suara rakyat dibeli.
-
Oligarki → segelintir orang menguasai politik.
-
Polarisasi politik → agama & identitas dipakai untuk kepentingan politik.
-
Medsos liar → kebebasan berpendapat sering kebablasan jadi ujaran kebencian.
-
Generasi muda lupa Pancasila → hafal sila, tapi nggak paham praktiknya.
Kalau tantangan ini nggak disadari, demokrasi kita bisa kehilangan “jiwa” Pancasila.
Harapan & Relevansi Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila bisa jadi jalan tengah, nggak sebebas liberal, tapi juga nggak seketat otoriter. Prinsipnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab.
Kalau generasi muda ngerti nilai Pancasila, demokrasi Indonesia bisa lebih sehat. Bukan cuma rebutan kursi, tapi sungguh-sungguh membangun bangsa.
Penutup
Kalau demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka Demokrasi Pancasila memastikan, untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang.
Itulah pondasi yang harus kita pahami di awal perjalanan 30 hari ini.
Besok kita bakal bahas lebih detail, Sejarah Demokrasi di Indonesia, dari BPUPKI sampai Reformasi. Stay tuned ✨